JOGJA.DIKSIBER.id | YOGYAKARTA – Di balik ambisi besar pemerintah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 100 gigawatt (GW), tersimpan ancaman yang tidak kalah besar dari target itu sendiri. Tanpa sistem yang matang, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar bagi teknologi surya Tiongkok, alih-alih tampil sebagai pemain mandiri dalam transisi energi global.
Peringatan tersebut datang dari Pakar Ekonomi Energi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Dr. Dessy Rachmawatie, M.Si. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UMY ini menyebut bahwa industri panel surya global saat ini masih dikuasai sepenuhnya oleh produk asal Tiongkok.
Jika Indonesia tidak mengambil langkah serius dalam membangun industri komponen dalam negeri dan mendorong transfer teknologi, maka peningkatan kapasitas PLTS justru berpotensi memperparah ketergantungan terhadap impor.
“Jika ini gagal, kita hanya akan menjadi pasar bagi Tiongkok untuk mengekspor teknologi yang telah mereka kembangkan. Kita tidak memperoleh nilai tambah yang signifikan,” kata Dessy, dalam keterangannya, Senin (6/4/2026).
Pernyataan itu disampaikan Dessy sebagai respons atas bergulirnya wacana target pembangunan PLTS 100 GW yang dicanangkan pemerintah sebagai bagian dari peta jalan transisi energi nasional.
Dessy membandingkan situasi Indonesia dengan strategi Tiongkok dalam membangun ekosistem energi terbarukan sejak awal tahun 2000-an. Menurutn dia, keberhasilan Tiongkok bukan semata-mata karena keberanian menetapkan target yang tinggi, melainkan karena kematangan sistem yang dibangun jauh sebelum angka target itu dicetuskan.
Pemerintah Tiongkok kala itu tidak langsung menetapkan target kapasitas yang ambisius. Sebaliknya, mereka lebih dahulu membangun ekosistem industri secara menyeluruh dan mendorong inovasi perusahaan domestik, menyiapkan skema pembiayaan yang komprehensif, serta mengembangkan kapasitas secara bertahap dan berkelanjutan selama puluhan tahun.
“Tiongkok membangun sistemnya terlebih dahulu selama puluhan tahun. Hasilnya, mereka mampu mencapai ratusan gigawatt dan menguasai pasar teknologi surya global. Indonesia justru sebaliknya, menetapkan target angka terlebih dahulu, baru kemudian memikirkan sistemnya,” ujarnya.
Perbandingan ini menjadi sinyal serius bahwa pendekatan yang ditempuh Indonesia saat ini berisiko menghadirkan hasil yang jauh dari harapan, bahkan kontraproduktif terhadap cita-cita kemandirian energi nasional.
Di tengah kekhawatiran itu, Dessy menegaskan bahwa proyek PLTS 100 GW bukan sekadar program kelistrikan. Jika dikelola dengan benar, program ini memiliki potensi luar biasa sebagai penggerak ekonomi nasional, mulai dari membuka lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi desa, hingga mempercepat pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah-wilayah terpencil yang selama ini belum terjangkau jaringan listrik konvensional.
Dia mencontohkan hasil penelitiannya di Desa Kubu, Karangasem, Bali. Desa ini baru menikmati akses listrik pada tahun 2016, setelah melewati berbagai periode sejarah yang panjang. Kisah Desa Kubu menjadi cermin nyata tentang betapa besar kesenjangan akses energi yang masih dialami masyarakat Indonesia di pelosok-pelosok negeri.
“Potensinya sangat besar. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, kita hanya akan melihat peningkatan angka kapasitas tanpa dampak nyata bagi masyarakat,” tambah Dessy.
Dessy menilai kebijakan PLTS 100 GW sejatinya hadir pada momen yang sangat strategis. Di tengah dinamika geopolitik global yang terus bergerak, Indonesia berpeluang untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus memposisikan diri sebagai pemain aktif dalam peta transisi energi dunia.
Namun peluang itu, menurut Dessy, hanya dapat terwujud jika seluruh pemangku kepentingan berani bersikap jujur terhadap kesiapan sistem yang ada, bukan sekadar mengejar angka target demi citra dan prestasi jangka pendek.
“Ini bisa menjadi game changer, bahkan terobosan bersejarah. Namun risikonya juga besar jika tidak diikuti kesiapan infrastruktur, pembiayaan, serta pelibatan industri dalam negeri secara serius,” ungkapnya.
Dengan kata lain, jalan menuju 100 GW PLTS bukan hanya soal berapa banyak panel surya yang terpasang, melainkan tentang siapa yang membangunnya, dari teknologi mana.dan nilai tambah apa yang tersisa untuk bangsa ini.
Program PLTS 100 GW adalah cerminan dari sebuah pilihan bangsa: apakah Indonesia ingin menjadi konsumen abadi teknologi asing, atau mampu bertransformasi menjadi produsen energi terbarukan yang berdaulat?
Jawabannya tidak ada pada besaran target yang ditetapkan, melainkan pada kedalaman komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem industri, skema pembiayaan dan infrastruktur pendukung yang kokoh.
Peringatan Dr. Dessy Rachmawatie dari UMY adalah pengingat yang tepat waktu: ambisi tanpa sistem hanyalah retorika. Dan dalam urusan energi, retorika tidak akan pernah menyalakan lampu di Desa Kubu atau di ribuan desa lainnya yang masih menunggu dalam kegelapan. ***
